Beberapa Kendala Yang Menghambat Perkembangan Bisnis Wisata Halal

with No Comments

 

Dalam mengembangkan sebuah bisnis tentu tak serta merta berprogress ke arah yang lebih maju tanpa adanya hambatan-hambatan. Segala sesuatu berproses, termasuk dalam mengembangkan Bisnis Wisata Halal. Untuk mengembangkan pariwisata halal terlebih dulu harus didapat dukungan dari berbagai sektor terutama masyarakat. Dalam artikel ini kita membahas kecenderungan-kecenderungan yang menjadi tantangan dalam pasar wisata halal yaitu :

  • Masyarakat belum melihat bisnis wisata halal sebagai sebuah potensi ekonomi yang sangat besar dan menguntungkan
  • Karena masyarakat Indonesia didominasi muslim, segalanya sudah dirasa halal sehingga keinginan mempelajari wisata halal belum dirasa begitu mendalam

Dalam hal ini masyarakat sudah terbiasa hidup dalam iklim islami sehingga apa saja sudah dianggap halal dan pada akhirnya sertifikasi halal tidak dianggap sebagai sebuah inovasi yang dirasa perlu. Asumsi semacam ini bisa menghambat berkembangnya wisata halal di Indonesia. Faktanya beda dengan di negara-negara tetangga seperti Malaysia yang meskipun masyarakatnya didominasi oleh muslim, upaya memperkuat wisata halal tetap dilakukan dengan menyediakan banyak sarana prasarana untuk memikat kedatangan wisatawan muslim dari mancanegara. Maka dari itu tidak mengherankan jika Malaysia didatangi wisatawan muslim yang jumlah nya sangat besar.

Selain fakta di atas, dari sisi regulasi pun turut menyumbang keterlambatan perkembangan Bisnis Wisata Halal di Indonesia. Tantangan yang kami maksud antara lain :

  1. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur secara menyeluruh soal wisata halal di Indonesia. Aktivitas wisata halal di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan meski sebelum itu telah ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016. Dua tahun silam tepatnya di tahun 2017 telah dikeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah, oleh Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI. Dalam peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan hotel, spa, sauna, dan massage, obyek wisata, hingga biro perjalanan. Namun sayangnya fatwa itu tidak bisa secara efektif diberlakukan apabila tidak dijadikan peraturan menteri pariwisata. Maka dari itu sangat diharapkan bahwa pemerintah secepatnya membuat peraturan sehubungan dengan hotel, spa, sauna, serta massage, obyek wisata serta biro perkalanan dengan mengambil dasar pada fatwa DSN-MUI tadi.
  2. Sarana dan prasarana yang mendukung Bisnis Wisata Halal di Indonesia bisa dikategorikan belum memadai. Misalnya saja sampai saat ini jumlah hotel yang dioperasikan menurut prinsip syariah belum begitu banyak, juga ada restoran-restoran yang belum mengantongi sertifikasi halal. Kondisi ini jauh berbeda dengan Malaysia dan Singapura di mana mereka memiliki hotel syariah dan restoran bersertifikasi halal dengan jumlah cukup memadai. Untuk Indonesia masih harus dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas-fasilitas wisata halal. Daripada itu baik antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bersinergi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik menurut aturan syariah agar banyak wisatawan muslim dunia yang tertarik berkunjung ke Indonesia.
Follow agung contentwriter:

Latest posts from